Proses Penerimaan Kroasia di Uni Eropa

11 September 2011 · Filed under Uncategorized · Tagged Kroasia, Uni Eropa

Pada tanggal 4 Maret 1998, Menteri Uni Eropa yang menangani masalah Integrasi memberikan tawaran kepada Kroasia untuk bergabung kedalam Uni Eropa. Tawaran ini tentu saja sangat menarik, apalagi Kroasia baru saja mengalami gejolak politik yang sangat dahsyat yaitu dengan pecahnya Yugoslavia. Saat itu 

Kroasia seperti anak ayam yang kehilangan induknya.

Tawaran tersebut langsung disambut dengan penuh semangat oleh pemerintah Kroasia. Sebagaimana negara pecahan Yugoslavia lainnya, mereka pun langsung membuat perjanjian Stabilisation and Association Agreement dengan Uni Eropa. Pembahasan perjanjian ini pun berlangsung dengan cukup cepat. Pada tanggal 29 Oktober 2001, perjanjian ini sudah dapat ditandatangani.

Pemerintah Kroasia sebenarnya ingin langsung mengajukan aplikasi pencalonannya kedalam Uni Eropa, hanya saja mereka tersandung oleh masalah hak asasi manusia. Kroasia dianggap melindungi para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan pada masa Yugoslavia. Uni Eropa menuntut Kroasia agar segera bekerjasama dengan ICTY (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia) dan menyerahkan para pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut.

Masalahnya ternyata tidak semudah yang dibayangkan, mereka yang dianggap sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan di mata internasional ternyata justru dianggap sebagai pahlawan oleh masyarakat Kroasia. Rakyat Kroasia menolak penangkapan orang-orang tersebut dan menentang tuntutan dari Uni Eropa. Akibatnya, pemerintah Kroasia dalam posisi yang cukup terjepit diantara kepentingan rakyat dan kepentingan Uni Eropa.

Namun akhirnya pemerintah Kroasia memilih untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut karena desakan masyarakat internasional yang semakin kuat. Pemerintah Kroasia memiliki pertimbangan lain dalam memutuskan masalah tersebut terutama terkait pencalonannya sebagai anggota Uni Eropa. Benar saja, pada tahun 2003 Uni Eropa mulai menerima aplikasi pencalonan dari Kroasia dan melakukan pembahasan terkait masalah lainnya.

Keputusan pemerintah ini menimbulkan kekecewaan besar di mata rakyat. Rakyat Kroasia sempat dilanda Euroscepticism dan menolak pencalonan Kroasia kedalam Uni Eropa. Kekecewaan tersebut bertambah besar ketika melihat satu per satu pahlawannya di ekstradisi untuk diadili ke ICTY. Perdebatan politik di tingkat domestik pun semakin memanas, kondisi ini membuat pemerintah Kroasia merenggangkan hubungan dengan ICTY agar dapat meredakan kondisi dalam negeri. Pemerintah Kroasia mulai terlihat kurang serius dalam mengekstradisi para pelaku kejahatan kemanusiaan.

Tanda-tanda ketidakseriusan Kroasia ini mulai dicium oleh Uni Eropa. Kroasia terkesan berbelit-belit ketika ditugaskan untuk menangkap Jendral Ante Gotovina, buronan kelas kakap ICTY yang banyak dilindungi oleh warga Kroasia karena dianggap sebagai pahlawan. Pada tanggal 20 Desember 2004 Uni Eropa mengancam akan menunda pembahasan tentang keanggotaan Kroasia jika negara tersebut tidak kunjung menunjukkan sikap kooperatif dengan ICTY.

Ancaman tersebut ternyata tidak sekedar gertak sambal belaka, pada tanggal 16 Maret 2005 Dewan Eropa ternyata benar-benar membatalkan pembahasan keanggotaan Kroasia. Melihat sikap Uni Eropa yang begitu tegas, Kroasia akhirnya kembali menunjukkan sikap kooperatifnya dengan ICTY. Terbukti, pada tanggal 7 Desember 2005 Jendral Ante Gotovina berhasil ditangkap oleh di  Pulau Tenerife Spanyol berkat kerjasama antara polisi Spanyol dan Kroasia. Ia lalu dibawa ke Den Haag untuk diadili atas kejahatan perang.

Penangkapan jendral tersebut berhasil melunakkan sikap Uni Eropa terhadap Kroasia, apalagi Kepala Jaksa Penuntut ICTY, Carla Del Ponte juga mengatakan bahwa Kroasia sudah menunjukkan sikap kooperatif dengan ICTY. Perundingan terkait pencalonan Kroasia pun dimulai kembali. Banyak rakyat Kroasia yang belum bisa menerima penangkapan Jendral Ante Gotovina, apalagi pada bula April 2011 hukuman untuk jendral tersebut diperpanjang sehingga membuat rakyat semakin terluka dan tidak senang dengan Uni Eropa.

Masalah ICTY ternyata bukanlah satu-satunya masalah yang harus dihadapi oleh Kroasia saat mencalonkan diri sebagai anggota Uni Eropa. Masalah lainnya adalah terkait dengan sengketa perbatasan antara Kroasia dengan salah satu negara anggota Uni Eropa, yakni Slovenia. Pada bulan Desember 2008, Slovenia menolak pencalonan Kroasia sebelum sengketa perbatasan tersebut terselesaikan. Kondisi ini membuat pembahasan pencalonan Kroasia akhirnya terpaksa terhenti selama 10 bulan.

Keadaan ini berusaha diredam oleh Kroasia dengan menggunakan mediasi internasional, Slovenia menyetujui usulan tersebut dan membuka kembali peluang pencalonan Kroasia di Uni Eropa. Pada bulan September 2009, proses negosiasi antara Uni Eropa dengan Kroasia kembali dibuka. Namun pada April 2010, Slovenia kembali menjegal Kroasia dengan memveto Chapter 31 terkait Foreign, Security & Defense Policy. Aksi ini berakhir setelah Badan Arbritase Internasional memberikan keputusan terhadap sengketa tersebut, Pada Juni 2010 Slovenia sudah tidak lagi memveto Kroasia.

Sengketa perbatasan yang dimiliki oleh Kroasia ini sebenarnya tidak hanya dengan Slovenia tetapi juga dengan beberapa negara tetangga lainnya seperi Serbia, Bosnia & Herzegovina, dan Montenegro. Hanya saja ketiga negara tersebut tidak termasuk anggota Uni Eropa sehingga tidak memiliki hak untuk memveto pencalonan Kroasia.  Belajar dari sengketa yang dialami antara Slovenia dan Kroasia, kini Motenegro dan Kroasia sudah mulai membahas tentang penyelesaian sengketa tersebut lebih awal agar keduanya tidak memiliki hambatan jika diterima menjadi anggota Uni Eropa.

Masalah berikutnya yang sempat menghambat Kroasia adalah kasus jual beli tanah di Kroasia oleh warga Italia. Banyak warga Italia yang melakukan protes terhadap Kroasia karena mengalami diskriminasi setiap kali melakukan pembelian tanah di negara tersebut. Kroasia menyangkal tuduhan itu dengan mengatakan bahwa negaranya memberikan perlakuan yang sama terhadap semua warga Uni Eropa terkait urusan jual beli tanah di Kroasia. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Kroasia melakukan diskriminasi terhadap pembeli asal Italia.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa urusan jual beli tanah di Kroasia terutama di wlayah Istria yang melibatkan warga negara Italia biasanya akan menjumpai kesulitan. Hal ini tidak terlepas dari aspek sejarah yang kuat dan berbagai mitos yang terjadi selama Perang Dunia Kedua. Mitos itu berkembang ketika wilayah Istria yang awalnya berada dibawah kekuasaan Kerajaan Italia, dilimpahkan kepada Kerajaan Sosialis Yugoslavia. Mitos tersebut semakin meluas dan akhirnya menjadi isu yang cukup sensitif di Kroasia.

Pada pertengaha tahun 2006, Kroasia dan Italia menyetujui tentang sebuah kesepakatan yang memudahkan masyarakat kedua negara untuk membeli tanah. Saat ini, warga negara Kroasia dapat dengan mudah membeli tanah di Italia, demikian pula denga warga negara Italia dapat membeli tanah di Kroasia.

Perlu diakui bahwa pemerintah Kroasia memang cukup cerdik dalam menangani dan mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam pencalonannya untuk menjadi anggota Uni Eropa. Keberhasilan Kroasia dalam mengatasi berbagai masalah ini membuat banyak pengamat yang memprediksi negara ini dapat menjadi anggota Uni Eropa dengan cepat.

Bahkan pada tahun 2007, Kroasia sempat diperkirakan akan memecahkan rekor Slowakia yang dapat menjadi anggota Uni Eropa hanya dalam waktu 2,5 tahun dari tahap awal negosiasi. Namun saat itu Kroasia masih memiliki beberapa kendala yang belum terselesaikan, pada tanggal 25 April 2007 Parlemen Eropa pernah mengucapkan selamat atas kemajuan pesat yang dialami oleh Kroasia. Hanya saja Kroasia “Harus melakukan upaya yang lebih serius terutama di bidang kerjasama dengan ICTY, reformasi peradilan, dan transisi ke ekonomi pasar.”

Pada tanggal 5 November 2008, Komisi Eropa mengumumkan Laporan Kemajuan Tahunan tentang pencalonan Kroasia. Kroasia dianggap sudah mampu untuk menjadi anggota Uni Eropa, hanya saja masih ada beberapa negosiasi yang harus diselesaikan. Jika semuanya selesai sebelum tahun 2009, maka besar kemungkinan Kroasia dapat menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2011.

Namun pada tahun 2010 kembali terjadi pengunduran, krisis ekonomi yang melanda Uni Eropa membuat organisasi itu menerapkan aturan yang lebih keras terhadap anggota baru. Akibatnya, negosiasi antara Kroasia dengan Uni Eropa pun direvisi. Pada bulan April 2010, Kroasia mulai menyelesaikan negosiasinya kembali dengan Uni Eropa.[7] Jika semuanya berjalan lancar, pada akhir tahun 2011 Uni Eropa sudah dapat referendum di Kroasia dan melakukan perjanjian aksesi. Proses ratifikasi oleh 27 negara anggota Uni Eropa diperkirakan akan memakan waktu selama satu setengah tahun dengan catatan tidak ada kontroversi yang muncul kembali.

Lalu kapan Kroasia akan menjadi anggota Uni Eropa? jika melihat kondisi demikian, diperkirakan pada tanggal 1 Juni 2013 Kroasia sudah dapat menjadi anggota Uni Eropa. Namun kapanpun tanggalnya, Kroasia setidaknya sudah dapat bernapas lega karena status anggota Uni Eropa sudah ada didepan mata.

Masalahnya tinggal ada pada rakyat Kroasia, karena hingga saat ini banyak warga Kroasia yang masih menunjukkan sikap tidak senang terhadap Uni Eropa. Hasil referendum terkait Uni Eropa seringkali mengalami gejolak, pada tahun 2011 ini dukungan rakyat Kroasia terhadap pencalonannya untuk menjadi anggota Uni Eropa anjlok dari 80% menjadi 26%. Inilah masalah nyata yang harus dihadapi oleh pemerintah Kroasia mengingat dukungan dalam negeri justru semakin lemah. Jika tidak segera tidak diatasi, bukan tidak mungkin usaha pemerintah Kroasia dalam mengatasi berbagai sengketa dengan luar negeri justru mentah dan hambar di mata rakyatnya sendiri.

Lampiran 1.

Tabel Sinkronisasi Peraturan Uni Eropa dan Kroasia

No.	Jenis Peraturan	Kondisi Sekarang
1	Free Movement of Goods	Dapat Menyesuaikan
2	Free of Movement for Workers	Dapat Menyesuaikan
3	Right Establishment For Companies and Freedom to Provide Services	Dapat Menyesuaikan
4	Free Movement of Capital	Dapat Menyesuaikan
5	Public Procurement	Dapat Menyesuaikan
6	Company Law	Dapat Menyesuaikan
7	Intellectual Property Law	Dapat Menyesuaikan
8	Competition Policy	Belum Menyesuaikan
9	Finacial Services	Dapat Menyesuaikan
10	Information Society and Media	Dapat Menyesuaikan
11	Agricutural and Rural Development	Dapat Menyesuaikan
12	Food Safety, Veterinary and Phytosanitary Policy	Dapat Menyesuaikan
13	Fisheries	Dapat Menyesuaikan
14	Transport Policy	Dapat Menyesuaikan
15	Taxation	Dapat Menyesuaikan
16	Energy	Dapat Menyesuaikan
17	Economy and Monetary Policy	Dapat Menyesuaikan
18	Statistics	Dapat Menyesuaikan
19	Social Policy and Employment	Dapat Menyesuaikan
20	Enterprise and Industrial Policy	Dapat Menyesuaikan
21	Trans European Networks	Dapat Menyesuaikan
22	Regional Policy and Coordination of Structural Instruments	Dapat Menyesuaikan
23	Judicary and Fundamental Rights	Belum Menyesuaikan
24	Justice, Freedom and Security	Dapat Menyesuaikan
25	Science and Research	Dapat Menyesuaikan
26	Education and Culture	Dapat Menyesuaikan
27	Environment	Dapat Menyesuaikan
28	Consumer and Health Protection	Dapat Menyesuaikan
29	Customs Union	Dapat Menyesuaikan
30	External Relations	Dapat Menyesuaikan
31	Foreign, Security, and Defence Policy	Dapat Menyesuaikan
32	Financial Control	Dapat Menyesuaikan
33	Financial and Budgetary Provisions	Dapat Menyesuaikan
34	Institutions	Tidak Ada Masalah
35	Others Issues	Tidak Ada Masalah